Colour of Indonesia

Just another WordPress.com weblog

Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Indonesia

Melihat dari zaman orba sampai Thn.2010 belum ada perbaikan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat.Contohnya beberapa yg sering ditemukan dilapangan adalah belum meratanya jaminan kesehatan, bahkan yang transparan di daerah adalah kkn.

Meski saya yakin tidak semua aparat, pejabat dan orang-orang di pemerintahan yang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Patologi hukum seperti contoh oknum-oknum yang KKN memang patut diberantas dan menegakkan hukum memang merupakan hal yang krusial, dan tidak adil bagi Aparat yang bersih.namun apakah mereka bisa kita katakan bersih jika didalamnya ada aparat yg jelas kotor berpenyakit,tentunya berpeluang menular bukan.

Suatu tatanan yang dibangun dengan standarisasi tersistem, pelaporan terbuka dan terintegrasi akan membuang peluang KKN tersebut.

Sebagai contoh : beberapa kasus sebuah tubuh yang sakit, apabila di diagnosa busuk, dan berkemungkinan menjalar maka harus di amputasi. begitu pula sebuah lembaga dengan pejabatnya, jika ditemukan berpeluang korupsi maka harus dipecat atau di nonaktifkan. tapi apakah mengamputasi mereka saja sudah cukup menghilangkan kemungkinan Korupsi ?  tentunya menghindari hal tersebut kita perlu tanamkan kecintaan imtaq , dan membangun sebuah system yang hanya bisa di kontrol oleh sebuah sumber yang terpercaya, yang mendukung regulasi negara kita ini.

Merujuk dengan regulasi negara kita yang mengatakan : Pasal 34 UUD 45 :

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

lantas bagaimanakah mengcreate system tanpa ada kebijakan untuk pengguna berlaku menyimpang dari rules yg sudah ditetapkan ? inilah yang saya meetingkan hari ini.

Masih ingat 2010 terakhir meeting dgn tim dimana kami menawarkan sebuah system yg ditujukan untuk kepentingan Departemen kesehatan agar mampu bekerja secara efisien dan terintegrasi. tentunya kami melibatkan Telkom dalam hal Infrastruktur dan integrasi yg dibangun dengan web based system Hal yang paling menarik buat saya adalah system ini sudah di applikasikan di Korea sejak 30 tahun yang lalu, sedangkan AS saja berani mengirimkan timnya untuk mempelajari bagaimana system ini bisa bekerja, dimana pemerintah korea mampu memberikan jaminan kesehatan secara total kepada seluruh warga negara Korea sebesar 80% dan 20% ditanggung warga negara itu sendiri berdasarkan kemampuan / penghasilan.

Ini hebat banget, system ini bisa dicustomize sesuai kebutuhan standarisasi di Indonesia, selain menjamin manajemen mutu kesehatan dan mengapplikasikan standarisasi nasional pengobatan ,tentunya sangat membantu kinerja Depkes untuk mengcontrol perkembangan RS dan jaminan kesehatan Warga negara Indonesia secara total. mengintegrasikan sistem lama dengan sistem baru, tanpa harus menghilangkan sistem yang lama. termasuk pada alat cth :Recording radiologi dan lain” yang meyakinkan bahwa alat lama bisa diconverter moving menjadi digital.

berlanjut pada saat sekarang ini tahun 2015,alhamdulillah pemerintah menerapkan sistem kesehatan menyeluruh meskipun tidak memakai cara kami, Seperti diketahui bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia per Jan 2014,Perlu diketahui adalah program JKN sudah diluncurkan sejak 31 Desember 2013 oleh Presiden SBY, bahwa sebagai satu-satunya sistem jaminan sosial khususnya kesehatan yang berlaku di Indonesia, maka semua peserta Jamkesmas, Jamkesda dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) sudah otomatis terintegrasi dengan JKN per 1 Januari 2014. Misalnya KJS yang diperuntukkan bagi 3,4 juta penduduk Jakarta, di antaranya 1,2 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) dan 2,2 juta tambahan Pemerintahan DKI, semuanya terintegrasi pada JKN.

Pertanyaannya adalah, apakah secara pelaksanaan JKN ini sudah mencapai visi mewujudkan jaminan kesehatan rakyat Indonesia secara keseluruhan, jawabannya menurut saya adalah belum, kenapa, karena  masih banyak polemik dan keluhan dari pengguna sistem layanan kesehatan ini. Pihak BPJS kesehatan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan JKN perlu terbuka menerima segala keluhan dan memberi masukan kepada Depkes mencari solusi bagaimana sosialisasi pelaksanaan JKN bisa diterima secara menyeluruh.

Lalu bagaimana terkait BPJS yang dianggap MUI tidak sesuai syariah secara islam, sebenarnya MUI menyambut baik diterbitkannya UU tentang BPJS. MUI bersyukur adanya upaya, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Namun, MUI mempermasalahan transaksi yang dilakukan BPJS Kesehatan, yang dianggap tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.apa hal yang mendasari pertanyaan ini ? pertanyaannya adalah kalau syariah itu akadnya harus betul, status dana yang dikumpulkannya jelas. Bagaimana kalau dana itu surplus, bagaimana kalau kurang, siapa yang bertanggung jawab? Itu semua harus secara syariah,” tutur

Pemerintah harus menanggapi baik usulan para ulama, karena mereka juga bagian dari rakyat. toh bagi saya bukan pertanyaan yang salah, bukan karena siapakah agama mayoritas di negeri ini. kalau usulan yang mendasari untuk kebaikan bersama. mengapa tidak untuk didengar, kalau tidak jelas pelaksanaannya bisa jadi sarang koruptor.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, besaran iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja penerima upah (PPU) yang bekerja pada badan usaha baik milik negara, daerah, maupun swasta adalah 4,5 persen dari gaji per bulan dengan ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan 0,5 persen dibayar oleh pekerja. Mulai 1 Juli 2015, iurannya berubah jadi 5 persen (4 persen pemberi kerja dan 1 persen pekerja). sedangkan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk bekerja pada Februari 2015 telah mencapai 120,8 juta orang

Bagi saya Positivenya BPJS adalah iuran ini bersifat gotong royong, kita sama sama membayar untuk kepentingan kesehatan, membantu pengguna KJS yang memang perlu menggunakan kartu kjs tersebut, memang sih selayaknya peruntukkan keuangan BPJS harus Jelas, karena masih banyak RS yang menolak pemakai BPJS, padahal kita bayar koq, terus kenapa pengguna BPJS ditolak, ternyata beberapa issue ada sebagian RS yang invoicenya belum terbayar oleh BPJS, sedangkan RS juga harus bayar obat, dokter butuh incentive,operational dll. jadi wajar kalau peruntukkan keuangan BPJS yang memang harus jelas. Anggaplah Perhitungan saya yang mendasari pertanyaan MUI begini : 100 juta penduduk yang bekerja x nilai minimum iuran BPJS Rp. 25.000,-/bulan (untuk mendapat fasilitas kelas III) =2.5 T / Bulan pemasukan yang diterima BPJS.

Ketika sebuah sistem sudah dibangun, maka transparansi pengelolaan keuangan pun harus dibangun, agar masyarakat dengan bebas memberi kepercayaan kepada Badan tersebut akan peruntukkannya.

Demikian dari saya – di edisi berikutnya saya akan bahas tentang pajak di negeriku

-Husniyah Suhusiah-

One comment on “Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Indonesia

  1. icha
    August 7, 2015

    Reblogged this on .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 12, 2010 by in Sumbangan Tulisan.

Navigation

%d bloggers like this: